“Ada beberapa titik proyek strategis di Toraja Utara yang dianggarkan menggunakan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, namun diduga kuat dikerjakan asal-asalan.
TORUT, PEDOMAN INDONESIA – Komitmen pengawasan anggaran demi kepentingan rakyat ditunjukkan secara nyata oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Toraja Utara (Torut), Julianto Mapelay. Ia mengungkapkan adanya dugaan kuat bahwa sejumlah proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025 dikerjakan secara tidak profesional alias tidak sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) yang berlaku.
Kekhawatiran tersebut disampaikan Julianto pada Jumat (28/11/2025) di ruang kerjanya, setelah menerima berbagai laporan dan melakukan pantauan awal di lapangan.
“Ada beberapa titik proyek strategis di Toraja Utara yang dianggarkan menggunakan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, namun diduga kuat dikerjakan asal-asalan. Ini jelas menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat penerima manfaat,” tegas Julianto.
Anggota legislatif dari Partai Gerindra ini menjelaskan, ketidaksesuaian yang ditemukan bukan hanya soal kualitas, melainkan juga adanya dugaan pihak ketiga (kontraktor) bekerja berdasarkan kemauan sendiri, mengabaikan kebutuhan mendasar masyarakat.
“Intinya, ada beberapa titik proyek dikerjakan tidak sejalan dengan keinginan masyarakat. Sebaliknya, yang dikerjakan oleh pihak rekanan justru berbeda. Hal ini sangat merugikan banyak masyarakat,” kata Julianto.
Soroti Lemahnya Pengawasan Dinas Terkait
Julianto Mapelay tidak hanya mengkritik kontraktor, tetapi juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan dari dinas terkait. Menurutnya, hasil kerja yang jauh dari standar tersebut merupakan dampak langsung dari minimnya kehadiran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Dinas di lokasi proyek.
“Proyek ini dikerjakan asal-asalan karena adanya kelalaian dalam pengawasan. Mereka (dinas terkait) tidak turun langsung ke lapangan untuk melihat jalannya pekerjaan,” imbuhnya.
Ia menekankan pentingnya pengawasan berlapis dan terintegrasi dari awal hingga akhir proyek.
“Seandainya PPK, Kepala Bidang, Konsultan Perencanaan, dan Kepala Dinas turun langsung ke lapangan, saya rasa proyek tersebut pasti hasilnya akan bagus dan sesuai standar,” tegas Julianto.
Janji Aksi Nyata dan Laporan ke Bupati
Menanggapi serius temuan ini, Komisi III DPRD Torut di bawah kepemimpinan Julianto Mapelay berencana segera melakukan pemantauan dan inspeksi mendadak (Sidak) langsung ke lokasi-lokasi proyek yang disorot dalam waktu dekat.
“Kami tidak akan segan-segan. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau indikasi penyimpangan, kami akan langsung menyampaikan hasil temuan ini kepada Bapak Bupati untuk segera diambil tindakan tegas dan perbaikan,” tutup Julianto, menegaskan komitmennya dalam mengawal anggaran demi pembangunan Toraja Utara yang berkualitas.
Penulis: AP
