TORUT, PEDOMAN INDONESIA – Pemerintah Kabupaten Toraja Utara (Torut) kembali berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-11 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penghargaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 ini diserahkan di Auditorium Lantai 2 BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (2/6/2026).
Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas capaian yang berhasil dipertahankan tersebut.
“Kita bersyukur bahwa ini adalah ke-11 kalinya kita mendapatkan WTP. Tentu ini semua patut disyukuri. Terutama, kami menyampaikan terima kasih kepada teman-teman, khususnya tim keuangan, tim pendamping, dan semua pihak yang telah berkontribusi selama proses audit dan pemeriksaan di Toraja,” ujar pria yang akrab disapa Bro Dedy tersebut saat ditemui di Makassar.
Meski meraih opini tertinggi, Bro Dedy menjelaskan bahwa tetap ada beberapa temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Sulawesi Selatan di sejumlah dinas. Hal ini akan menjadi prioritas pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti.
“Ke depan, dari LHP tersebut ada beberapa temuan dan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti, termasuk yang akan segera diproses oleh pihak Inspektorat,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa bertahannya predikat WTP ini merupakan buah dari kerja keras dan sinergi seluruh tim di lapangan. Namun, ia mengingatkan agar jajarannya tidak cepat berpuas diri.
“Sekali lagi, ini adalah kerja bersama. Kita berharap di tahun-tahun yang akan datang ada perbaikan signifikan dalam pengelolaan serta pengendalian keuangan dan aset daerah. Kita harus meminimalkan temuan-temuan yang ada,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa opini WTP sebenarnya bukanlah sebuah prestasi yang luar biasa, melainkan sebuah kewajiban standar dalam birokrasi.
“Jadi, WTP ini sebenarnya adalah sesuatu yang melekat pada standar tata kelola. Ini bukan prestasi yang luar biasa, melainkan memang sudah seharusnya tata kelola pemerintahan memperhatikan pengendalian keuangan. Ke depan, rekomendasi BPK harus kita maksimalkan tindak lanjutnya, termasuk pengendalian keuangan dan tata kelola aset daerah,” jelas Dedy.
Ia juga mengapresiasi kinerja pemerintahan terdahulu yang telah meletakkan dasar tata kelola keuangan yang baik di Toraja Utara.
“Puji Tuhan, sampai sekarang kita bisa mempertahankan WTP. Sejak dulu kita memang sering mendapatkan opini ini, mulai dari periode pemerintahan-pemerintahan sebelumnya,” kuncinya.
