TORUT, PEDOMANINDONESIA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toraja Utara menunjukkan komitmen kuatnya dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang III Tahun 2024–2025. Acara penting yang menandai sinergi konstruktif antara legislatif dan eksekutif ini berlangsung sukses pada Selasa (28/10/2025), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Toraja Utara.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Toraja Utara, Dra. Hermin Sa’pang Matandung, M.Pd, ini dihadiri oleh Bupati Toraja Utara, Frederik V. Palimbong, S.T., S.M., M.Ak, bersama para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, serta 20 anggota dewan, menunjukkan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten terhadap fungsi pengawasan dan aspirasi rakyat.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD, Hermin Sa’pang Matandung, menegaskan bahwa rapat paripurna ini merupakan manifestasi tanggung jawab moral dan konstitusional DPRD sebagai tindak lanjut dari masa reses di lima daerah pemilihan.
“Laporan hasil reses ini adalah bentuk tanggung jawab DPRD dalam menampung serta memperjuangkan aspirasi masyarakat Toraja Utara. Hasil reses ini akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyusunan program dan kebijakan pembangunan daerah yang berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Laporan aspirasi masyarakat dari seluruh penjuru Toraja Utara disampaikan secara bergantian oleh perwakilan masing-masing daerah pemilihan: Soleman Ganna Masseleng (Dapil I), Herman Pabesak (Dapil II), Antonius Semben (Dapil III), Stepanus Mangatta (Dapil IV), dan Dylan Lamma Parura (Dapil V).
Bupati Toraja Utara, Frederik V. Palimbong, memberikan apresiasi tinggi terhadap sinergi yang terjalin erat antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten dalam menyerap kebutuhan masyarakat. Bupati menegaskan komitmen Pemda untuk menjadikan hasil reses ini sebagai panduan kerja.
“Pemerintah Daerah berkomitmen kuat untuk terus bekerja sama dengan DPRD dalam mewujudkan program pembangunan yang pro-rakyat. Fokus utama kita tetap pada sektor esensial: pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, serta pengembangan sumber daya manusia,” ucap Bupati, memperkuat visi pemerintah daerah.
Meskipun menyoroti kondisi fiskal daerah yang diprediksi akan mengalami pengurangan anggaran sekitar Rp139 miliar pada tahun 2026 yang membatasi belanja fisik, Bupati memberikan kabar baik. Ia menjelaskan bahwa dukungan masif dari Pemerintah Pusat, termasuk program dan proyek pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, dan program MBG, mencapai lebih dari Rp200 miliar. Dukungan ini diharapkan mampu menutupi kekurangan anggaran daerah dan memastikan proyek pembangunan strategis tetap berjalan.
Lebih lanjut, dalam upaya meningkatkan efisiensi dan responsivitas pelayanan publik, Bupati Toraja Utara memaparkan rencana strategis penataan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penyesuaian yang diusulkan mencakup:
Pemisahan Dinas Koperasi dan UMKM menjadi dua unit terpisah, guna fokus pada pengembangan sektor ekonomi kerakyatan.
Penguatan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), sebagai komitmen terhadap isu gender dan anak.
Penggabungan urusan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang untuk integrasi kebijakan pembangunan berkelanjutan.
Pembentukan tiga dinas baru di sektor Pertanian, Ketahanan Pangan, serta Perikanan dan Peternakan, untuk memperkuat ketahanan pangan daerah.
Penambahan unsur Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata, sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk memaksimalkan potensi wisata.
“Penyesuaian struktur OPD ini bertujuan agar perangkat daerah menjadi lebih fokus, efektif, dan mampu memperkuat pelayanan publik kepada masyarakat secara menyeluruh,” jelas Bupati.
Rapat Paripurna ditutup dengan penyerahan laporan hasil reses kepada Bupati Toraja Utara secara simbolis. Sebagai penutup agenda, Ketua DPRD Kabupaten Toraja Utara secara resmi membuka Masa Sidang I Tahun 2025–2026, menandai dimulainya periode kerja DPRD yang baru dengan semangat dan optimisme untuk terus melayani masyarakat.
