TATOR, PEDOMANINDONESIA – Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan dan menggerakkan ekonomi lokal, Lembang Ke’pe’ Tinoring, Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, menggelar musyawarah bersama pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pertemuan yang berlangsung pada Senin, 22 September 2025, ini berfokus pada pembahasan pengurusan dan pengelolaan BUMDes.
Alexsander Laso’, Kepala Lembang Ke’pe’ Tinoring, mengungkapkan bahwa BUMDes telah beroperasi selama satu bulan dan dikelola langsung oleh tim pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.
“Pengurus ini berjumlah tiga orang, sementara saya sebagai kepala lembang berfungsi sebagai pembina, dan BPL (Badan Permusyawaratan Lembang) sebagai pengawas,” jelas Alexsander.
BUMDes ini mendapatkan dana sebesar Rp200.000.000, di mana Rp130.000.000 di antaranya telah dialokasikan untuk usaha ternak itik petelur. Sisanya, Rp70.000.000, akan digunakan untuk pengadaan bibit palawija guna membantu kelompok tani.
“Dana ini akan diberikan dalam bentuk barang yang dibutuhkan petani, bukan uang tunai,” tegas Alexsander. Ia berharap, alokasi dana ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan produktivitas pertanian di desa.
Usaha Ternak Itik dan Harapan ke Depan
Devin, pengelola usaha bebek petelur BUMDes, mengakui bahwa ia dan tim masih dalam tahap belajar. “Kami terus berusaha mengembangkan usaha ini. Kami belajar dari berbagai sumber, termasuk media sosial dan pendamping yang memberikan bibit. Harapan kami, usaha ini bisa berhasil dan sukses,” ujar Devin.
Ia menjelaskan, BUMDes sengaja membeli bibit itik yang hampir siap bertelur untuk meminimalisir risiko.
“Kami masih dalam tahap belajar, jadi kami pilih yang sudah hampir berproduksi agar lebih mudah perawatannya. Kami pastikan kandang selalu kering dan memberikan pakan khusus serta vitamin secara rutin,” tambahnya.
Prioritas Pembangunan dan Kebutuhan Petani
Selain program ketahanan pangan, Alexsander juga menyinggung program prioritas lain yang sangat dibutuhkan masyarakat, yaitu perbaikan infrastruktur jalan. Ia menyayangkan dana desa yang hanya bisa mengalokasikan 30% untuk infrastruktur, padahal jalan di beberapa titik seperti Buntu Lesen dan Pangra’ta’ Palanta masih membutuhkan perbaikan.
“Jalan di Buntu Lesen dan Pangra’ta’ Palanta termasuk jalan daerah dan jalan kecamatan, sehingga tidak bisa dibiayai sepenuhnya oleh dana lembang. Sudah beberapa kali kami usulkan, tetapi belum juga terealisasi,” ungkap Alexsander.
Ia juga menyoroti masalah pengolahan lahan pertanian akibat minimnya traktor. “Ada banyak traktor, tapi rata-rata milik pribadi dan tidak disewakan. Akibatnya, dua hamparan sawah di Gantungan dan Awa’ Pao selalu terlambat tanam,” keluhnya.
Musyawarah ini diharapkan menjadi langkah awal yang kuat bagi Lembang Ke’pe’ Tinoring untuk terus mengembangkan BUMDes dan menjawab tantangan yang ada demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
