TANA TORAJA, Pedomanindonesia.id – Ketua DPRD Tana Toraja, Drs. Kendek Rante, melayangkan kritik keras terhadap sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mangkir dari Rapat Badan Anggaran (Banggar).
Rapat penting tersebut, yang membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dinilai tidak berjalan optimal karena ketidakhadiran para pemimpin OPD. Kritik ini menjadi sorotan utama mengingat pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam merumuskan kebijakan daerah.
Dalam pernyataannya, Kendek Rante menegaskan bahwa kehadiran Kepala OPD dalam rapat adalah hal yang mutlak. Menurutnya, diskusi yang substansial tidak bisa hanya diwakilkan oleh staf. Rapat ini memerlukan pengambilan keputusan strategis yang hanya bisa dilakukan oleh pemangku jabatan tertinggi di setiap OPD.
“Kami menghargai kerja keras para staf, tapi untuk pembahasan penting, yang harus hadir adalah kepala OPD. Jika hanya mengutus perwakilan tanpa kehadiran kepala, maka rapat ini menjadi tidak maksimal,” tegasnya dengan nada kecewa.
Ia menjelaskan bahwa ketidakhadiran pimpinan OPD secara langsung menghambat kelancaran komunikasi. Seringkali, perwakilan yang diutus tidak memiliki kewenangan penuh untuk menjawab pertanyaan mendalam dari anggota Banggar atau membuat keputusan di tempat. Situasi ini, kata Kendek, kerap kali membuat proses tanya jawab menjadi berlarut-larut dan tidak efektif, yang pada akhirnya menunda pengambilan keputusan penting terkait alokasi anggaran dan program kerja.
Lebih lanjut, Ketua DPRD Tana Toraja tersebut memperingatkan seluruh Kepala OPD untuk lebih memprioritaskan agenda rapat bersama DPRD. Ia menekankan pentingnya menjaga sinergi sebagai kunci utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurutnya, tanpa koordinasi yang baik, program-program pembangunan yang telah direncanakan bersama tidak akan berjalan sesuai harapan.
“Kami berharap ke depannya tidak ada lagi agenda rapat yang diwakili tanpa kejelasan. Sinergi antara legislatif dan eksekutif adalah fondasi kemajuan daerah,” tambahnya.
Sebagai penutup, DPRD Tana Toraja berkomitmen untuk terus menjaga kedisiplinan dan sinergitas dengan seluruh OPD. Tujuannya jelas, agar setiap program dan kebijakan daerah dapat diimplementasikan dengan baik, transparan, dan akuntabel.
Harapan besar disematkan agar peristiwa serupa tidak terulang, sehingga kerja sama yang harmonis antara DPRD dan pemerintah daerah dapat terus terjalin demi mewujudkan visi pembangunan Tana Toraja yang lebih baik.
Penulis: AP/Bala
