“Warga kesal sikap pemda terhadap penolakan Geotermal tidak jelas”
TATOR, PEDOMAN INDONESIA – Sikap Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam menanggapi penolakan masif warga terhadap proyek Geothermal di Kecamatan Bittuang menuai sorotan. Bukannya berdiri di garis depan bersama rakyat, Pemda dinilai terkesan hanya memposisikan diri sebagai “perantara” administratif antara warga dan Pemerintah Pusat.
Dalam pertemuan di Kantor Bupati, Senin (16/3/2026), sinyal ketidakberanian Pemda untuk mengambil sikap politik yang tegas mulai terbaca.
Meski dihujani tuntutan dari Aliansi Masyarakat Toraja Tolak Geothermal, Wakil Bupati Erianto L. Paundanan justru melontarkan pernyataan yang dinilai publik sebagai upaya cuci tangan secara struktural. Ia menegaskan bahwa dirinya hanya menjalankan peran seremonial dan tidak memiliki kuasa mengambil keputusan.
“Saya hanya mewakili secara seremonial, keputusan langsung diputuskan oleh bupati,” ujar Erianto, seolah melempar bola panas tanggung jawab.
Senada dengan itu, Sekda Rudhy Andi Lolo juga menegaskan bahwa Pemda tidak memiliki kewenangan untuk menolak proyek tersebut. Alih-alih mengeluarkan surat keputusan pembatalan atau dukungan penuh pada warga, Pemda hanya menjanjikan akan meneruskan aspirasi tersebut ke Jakarta.
Keraguan masyarakat semakin diperkuat dengan terbitnya surat bernomor 500.10/189/DISNAKERTRANS/III/2026. Dalam surat yang ditujukan kepada Menteri ESDM tersebut, Bupati Tana Toraja tidak secara eksplisit menyatakan “Menolak Atas Nama Pemerintah Daerah”, melainkan hanya “Meneruskan Surat Rekomendasi DPRD” dan “Memohon Arahan/Petunjuk”.
Diksi “memohon arahan” ini dinilai oleh sejumlah aktivis sebagai bentuk sikap yang tidak mandiri. Pemda dianggap lebih takut menyalahi prosedur pusat daripada mendengarkan jeritan masyarakat adat di Bittuang.
Alharis Tandilinggi, S.H salah satu perwakilan massa aksi mengungkapkan kekecewaannnya. Ia merasa pemda hanya memberi harapan sesaat namun tidak berpihak pada rakyat.
“Secara pribadi sebagai salah satu pendukung hati nurani ZATRIA kemarin sangat kecewa dengan sikap pemda, benar-benar tidak pro rakyat,” jelas Alharis.
Kekecewaan warga memuncak saat Sekda justru mempertanyakan lokasi pemukiman dan titik koordinat proyek kepada warga. Hal ini menjadi bumerang bagi citra pemerintah.
“Ini menunjukkan pemerintah daerah belum sepenuhnya memahami kondisi wilayahnya sendiri. Bagaimana bisa mereka melindungi rakyat jika lokasi konfliknya saja mereka masih bertanya pada kami?” kritik Daniel Somba’, Koordinator Masyarakat Adat Balla.
Daniel menilai tanggapan Pemda sejauh ini hanya formalitas belaka. Masyarakat merasa aspirasi mereka yang menyangkut kelangsungan hidup dan tanah adat hanya dibalas dengan janji audiensi yang belum jelas kapan pelaksanaannya.
Hingga saat ini, warga Bittuang masih menunggu langkah nyata yang lebih dari sekadar mengirim surat. Jika Pemda terus bersembunyi di balik alasan “kewenangan pusat”, kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Zadrak-Erianto diprediksi akan semakin merosot tajam di tengah ancaman kerusakan lingkungan yang membayangi Toraja.
Dari pantauan media ini, Bupati Tana Toraja, Zadrak Tombeg yang di tunggu-tunggu perwakilan massa bahkan tidak terlihat berada di kantor Bupati. Hal tersebut dinilai semakin mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerahnya.
“Untuk sementara kami cukup tahu ternyata aslinya begini,” kesal Alharis.
